UPAYA
PEMERINTAH UNTUK MENGATASI MASALAH KEMISKINAN
DI INDONESIA
Definisi Kemiskinan
Secara umum kemiskinan lazim
didifinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan
merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling
berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap
barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.
Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Selain dengan pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas.
Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hal-hal untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik perempuan maupun laki-laki.
Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari hal ini, seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Selain dengan pendekatan asupan kalori, kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal yang dikemukakan di atas.
Dari sini, dapat kita katakan bahwa dalam menentukan kemiskinan terdapat variabel pokok yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah gari kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Adapun komponen dari masing-masing indikator adalah GKM lebir berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita. Sedangkan komponen GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan dan papan.
Masalah kemiskinan dianggap sebagai
salah satu hal yang menghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu
negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini salah satunya adalah
indonesia. Angka kemiskinan di tingkat masyarakat masih cukup tinggi. Meskipun
oleh lembaga statistik negara, selalu dinyatakan bahwa setiap tahun angka
kemiskinan cenderung menurun.
Kemiskinan merupakan masalah
kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Ia di
pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang
lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan,
akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.
Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu,
kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan
dapat mengganggu pembanguan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang
tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor
real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti
program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan
UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan
UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem
penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa
pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada
lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih
bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan,
pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang
dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah
kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan
dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di
antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang
diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan
bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu
jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas. Namun kedua hal tersebut tidak
memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Bahkan
beberapa pakar kebijakan negara menganggap, bahwa hal tersebut sudah seharusnya
dilakukan pemerintah. Baik ada atau tidak ada masalah kemiskinan di indonesia.
Negara wajib menyediakan jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945.
MASALAH
KEMISKINAN DI INDONESIA
Sebelum membahas mengatasi masalah
kemiskinan di suatu negara, saya akan menjelaskan dulu masalah kemiskinan di
Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk
ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi
fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana
dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang
jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.
Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :
Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai bentuk, seperti antara lain :
- Dimensi Politik , sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
- Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka, serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
- Dimensi Lingkungan sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
- Dimensi Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
- Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.
Itulah beberapa gejala atau masalah
kemiskinan di Indonesia. Tentu saja masalah kemiskinan tersebut harus
ditanggulangi ato diselesaikan. Penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia
bukan saja urusan pemerintah semata, tetapi masayarakat Indonesia juga harus
bisa dituntut menyelesaikan maslah tersebut, seenggaknya mengurangi maslah
kemiskinan tersebut. Mungkin dengan membuka lapangan kerja untuk yang
berpendidikan atau non pendidikan. Itulah pendapat saya tentang kemiskinan di
Indonesia. Akan tetapi peran pemerintah lah yang lebih berperan besar dalam
mengatasi kemiskinan.
Program/Upaya Pemerintah Untuk
Mengatasi Masalah Kemiskinan
Beberapa program yang tengah
digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan
memfokuskan arah pembangunan pada tahun 2008 pada pengentasan kemiskinan. Fokus
program tersebut meliputi 5 hal antara lain pertama menjaga stabilitas harga
bahan kebutuhan pokok; kedua mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat
miskin; ketiga menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan
berbasis masyarakat; keempat meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan
dasar; dan kelima membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin.Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah
rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit.
Beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya adalah :
- Meciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Karena penganggguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia
- Memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat.
- Menghapuskan korupsi. Sebab, korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara sebagaimana mestinya.
- Menggalakan program zakat. Di Indonesia, islam adalah agama mayoritas. Dan dalam islam ajaran zakat diperkenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesehjateraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin. Potensi zakat di Indonesia ditenggarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya. Dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesehjateraan masyarakat.
- Strategi pemberdayaan. Misalnya, program pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
Sekarang kita akan
membicarakan kemiskinan secara umum untuk suatu negara. Saat ini, dunia didera kemiskinan yang menyebar luas di
sebagian besar negeri, jika tidak dikatakan seluruhnya, meski berbeda-beda
tingkatan dan jumlah orang miskinnya. Hampir-hampir tidak ada satu negara pun
yang terbebas dari masalah kemiskinan pada masa sekarang ini, termasuk
negara-negara kaya dan maju di bidang sains dan industri. Kemiskinan merupakan
masalah umum dan telah menjadi bencana. Meski dunia menyaksikan kemajuan
material, terlihat pula adanya peningkatan pengangguran secara nyata. Sebagian
orang mengaitkan kemiskinan kepada madaniyah dan menetapkan adanya hubungan
negatif antara kemajuan madaniyah dan kemiskinan, di mana setiap kali madaniyah
bertambah maju maka setiap kali pula kemiskinan meningkat.
Kemiskinan menyebar luas secara menyolok sejak berlangsungnya kebangkitan industri dan meluasnya penggunaan alat dalam produksi industri dan pertanian. Seberapapun jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri, kemiskinan tetap saja meningkat tajam.
Berbagai pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan individu-individu kaya tidak berhenti menyerahkan bantuan dan memberi pertolongan yang bisa mereka lakukan kepada orang-orang miskin. Mereka juga tidak berhenti menciptakan program-program pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berbagai bentuknya kepada kaum miskin. Namun masalah kemiskinan tetap saja ada bahkan jumlah orang miskin di dunia makin bertambah. Pemerintah negara kaya dan lembaga-lembaga internasional telah turut campur dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.
Kemiskinan menyebar luas secara menyolok sejak berlangsungnya kebangkitan industri dan meluasnya penggunaan alat dalam produksi industri dan pertanian. Seberapapun jumlah tenaga kerja yang diserap sektor industri, kemiskinan tetap saja meningkat tajam.
Berbagai pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan individu-individu kaya tidak berhenti menyerahkan bantuan dan memberi pertolongan yang bisa mereka lakukan kepada orang-orang miskin. Mereka juga tidak berhenti menciptakan program-program pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan dalam berbagai bentuknya kepada kaum miskin. Namun masalah kemiskinan tetap saja ada bahkan jumlah orang miskin di dunia makin bertambah. Pemerintah negara kaya dan lembaga-lembaga internasional telah turut campur dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini.
- Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras.
- Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin.
- Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin.
- Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar.
- Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi.
Itulah mengenai kemiskinan di
Indonesia dan suatu negara dengan cara mengatasinya. Berdasarkan
kesimpulan tersebut pemerintah memang harus dengan lugas menangani di
negaranya masing – masing.
Sumber
:
